Terbelenggu dalam Bendera: Aceh, Republik, dan Perjuangan yang Berhenti pada Simbol

 

Terbelenggu dalam Bendera

Aceh memiliki sejarah politik yang panjang. Sebelum menjadi bagian dari Republik Indonesia, Aceh pernah berdiri sebagai kesultanan dengan pemerintahan, hukum, adat, wilayah kekuasaan, dan hubungan politiknya sendiri. Setelah kolonialisme dan kemerdekaan Indonesia, sistem kesultanan tidak lagi menjadi sistem pemerintahan. Aceh kemudian berada dalam Republik Indonesia.

Namun, masuknya Aceh ke dalam republik bukan berarti identitas politik, adat, dan warisan sejarahnya hilang. Semuanya bertransformasi dan terus dinegosiasikan melalui kekhususan Aceh, termasuk adat, partai politik lokal, dan lembaga Wali Nanggroe. Karena itu, persoalannya bukan apakah Aceh berada di dalam atau di luar republik, tetapi bagaimana identitas dan kekhususan Aceh hidup di dalam republik.

Di tengah proses panjang tersebut, kita justru sering terjebak pada simbol: bendera.

Bendera memang menjadi bagian dari MoU Helsinki. Namun MoU Helsinki tidak hanya berbicara tentang bendera. Ia juga memuat kewenangan pemerintahan Aceh, partai politik lokal, pengelolaan sumber daya alam, amnesti, reintegrasi, hak asasi manusia, adat, serta berbagai hak politik dan ekonomi.

Bendera hanyalah satu bagian dari perdamaian.

Lalu mengapa perdebatan tentang bendera sering lebih besar daripada perdebatan tentang pendidikan, pekerjaan, kemiskinan, sumber daya alam, lingkungan, keadilan korban konflik, dan masa depan generasi muda?

Bukan berarti bendera tidak penting. Ia adalah simbol identitas dan ingatan sejarah. Tetapi ketika simbol mulai menggantikan substansi, kita harus bertanya: apakah kita sedang memperjuangkan makna di balik bendera, atau justru telah terbelenggu olehnya?

Sebab keberhasilan perdamaian tidak seharusnya diukur dari apa yang berkibar di atas tiang, tetapi dari apa yang berubah dalam kehidupan rakyat.

Apakah masyarakat lebih sejahtera?

Apakah pendidikan lebih baik?

Apakah sumber daya Aceh dikelola secara adil?

Apakah korban konflik memperoleh keadilan?

Apakah generasi muda memiliki masa depan yang lebih baik?

Wali Nanggroe pun perlu dipahami secara tepat. Ia bukan Sultan yang kembali menjadi kepala pemerintahan, melainkan lembaga kekhususan dengan fungsi adat, simbolik, dan pemersatu masyarakat Aceh. Ini menunjukkan bahwa warisan politik Aceh tidak hilang, tetapi bertransformasi dalam sistem republik.

Maka setelah 21 tahun damai, jangan sampai generasi kita hanya mewarisi benderanya, tetapi melupakan isi perdamaian yang melahirkannya.

Jangan sampai kita hafal simbolnya, tetapi tidak memahami MoU Helsinki.

Jangan sampai kita sibuk memperdebatkan apa yang berkibar di atas tiang, sementara lupa mempertanyakan apa yang sebenarnya berdiri tegak dalam kehidupan rakyat.

Karena ada keterbelengguan yang lebih halus setelah perang berakhir: ketika masyarakat tidak lagi terbelenggu oleh senjata, tetapi terbelenggu oleh simbol.

Bendera seharusnya menjadi pengingat tentang perjuangan, konflik, korban, perdamaian, dan cita-cita.

Bukan menjadi akhir dari perjuangan.

Setelah 21 tahun damai, pertanyaan terpenting bukan hanya:

“Apakah bendera Aceh berkibar?”

Tetapi:

“Apakah keadilan, kesejahteraan, pendidikan, dan masa depan rakyat Aceh juga sudah berkibar?”

Jika belum, maka perjuangan belum selesai.

Bukan untuk kembali berperang, melainkan untuk memastikan bahwa perdamaian tidak berhenti menjadi simbol.

 Penulis : Fauzi Syam