Aceh: Negeri Syariah yang Beragama, tetapi Tak Bertuhan

Aceh: Negeri Syariah yang Beragama, tetapi Tak Bertuhan

 

Aceh sering disebut sebagai Serambi Mekkah. Julukan itu bukan sekadar identitas geografis, melainkan simbol sejarah panjang tentang Islam, perjuangan, dan nilai-nilai religius yang diwariskan turun-temurun. Syariat Islam ditegakkan melalui qanun, lembaga-lembaga keagamaan dibentuk, dan ruang publik dipenuhi simbol-simbol religius. Namun, di tengah kebanggaan itu, ada pertanyaan yang terus mengusik hati: apakah syariat benar-benar telah menghadirkan keadilan bagi semua?

Salah satu wajah paling nyata dari syariat di Aceh adalah hukum cambuk. Setiap kali pelaksanaan cambuk digelar di hadapan publik, masyarakat diajak menyaksikan bahwa hukum sedang ditegakkan. Akan tetapi, keadilan tidak pernah cukup diukur dari kerasnya hukuman. Keadilan diukur dari apakah hukum diterapkan secara setara, tanpa memandang status sosial, jabatan, kekuasaan, dan kedekatan politik. Di titik inilah kegelisahan banyak orang muncul.

Kita sering melihat pelanggar dari kalangan masyarakat kecil dihukum dengan cepat dan terbuka. Nama mereka mudah diumumkan, wajah mereka mudah dikenali, dan rasa malu mereka dipertontonkan di depan umum. Sementara itu, ketika pelanggaran dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, proses hukum terasa lebih lambat, lebih sunyi, bahkan terkadang menghilang tanpa kejelasan. Jika demikian, maka pertanyaan yang wajar diajukan adalah: apakah cambuk benar-benar menjadi alat keadilan, atau hanya menjadi simbol bahwa negara tampak tegas kepada yang lemah?

Syariat tidak pernah diturunkan untuk mempermalukan manusia. Tujuan syariat adalah menjaga martabat manusia, melindungi hak-haknya, dan menegakkan keadilan. Ketika hukuman hanya keras kepada rakyat kecil tetapi lunak kepada pemilik kuasa, maka yang terluka bukan hanya korban ketidakadilan, melainkan juga wibawa syariat itu sendiri. Hukum yang tidak setara akan kehilangan ruh moralnya, meskipun dibungkus dengan bahasa agama.

Inilah sebabnya saya menyebut keadaan ini sebagai “negeri yang beragama, tetapi tak bertuhan”. Bukan karena masyarakat Aceh tidak percaya kepada Tuhan, melainkan karena nilai-nilai ketuhanan sering berhenti pada slogan dan simbol. Nama Tuhan disebut dalam pidato, ditulis dalam qanun, dan dijadikan identitas daerah, tetapi amanah, kejujuran, keberanian menegakkan kebenaran, dan keberpihakan kepada yang lemah belum sepenuhnya menjadi dasar tindakan.

Ironi terbesar terjadi ketika agama dipakai untuk menilai kesalahan orang lain, tetapi enggan dipakai untuk mengoreksi diri sendiri. Kita mudah marah terhadap pelanggaran moral di ruang publik, namun sering diam terhadap korupsi, penyalahgunaan jabatan, ketimpangan ekonomi, dan praktik-praktik yang merampas hak rakyat. Padahal dalam ajaran Islam, kezaliman terhadap manusia adalah dosa yang sangat berat.

Aceh tidak kekurangan aturan. Aceh juga tidak kekurangan simbol religius. Yang paling dibutuhkan Aceh hari ini adalah keberanian moral untuk menegakkan keadilan tanpa pilih kasih. Syariat akan dihormati bukan karena cambuknya keras, melainkan karena hukumnya adil. Rakyat akan percaya bukan karena banyaknya seruan agama, melainkan karena melihat pemimpin dan penegak hukum hidup dalam amanah dan keteladanan.

Saya percaya Aceh memiliki modal sejarah dan spiritual yang besar untuk menjadi contoh peradaban Islam yang bermartabat. Namun, cita-cita itu hanya mungkin terwujud jika syariat kembali diletakkan pada tujuan utamanya: menghadirkan keadilan, melindungi yang lemah, membatasi kekuasaan, dan memuliakan manusia. Tanpa itu semua, syariat hanya akan tinggal nama, sementara Tuhan perlahan tersingkir dari cara kita memperlakukan sesama.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Aceh bukanlah seberapa sering cambuk dilaksanakan, tetapi seberapa sedikit rakyat merasa diperlakukan tidak adil. Sebab Tuhan tidak hanya menilai siapa yang dihukum, melainkan juga siapa yang berani menegakkan keadilan dengan jujur.